Ketua
Dept PPPA DPP-PD Andi Timo Pangerang didampingi Firliana Purwanti
memberikan cendera mata kepada Anggota KPU Sigit Pamungkas dalam acara
“Forum Diskusi Perempuan Caleg Pemilu 2014” di Kantor Pusat Partai
Demokrat, Jalan Kramat Raya 146, Jakarta Pusat, Selasa (24/9) petang.
(didit)
Jakarta: Departemen Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Dept PPPA
DPP-PD) menggelar “Forum Diskusi Perempuan Caleg Pemilu 2014” di Kantor
Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya 146, Jakarta Pusat, Selasa
(24/9) petang. Diskusi menghadirkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sigit Pamungkas sebagai pembicara dan mengangkat tema “Kampanye Pemilu
2014”.
Ketua Dept PPPA DPP-PD Andi Timo Pangerang
dalam sambutannya mengatakan, tujuan digelarnya forum diskusi perempuan
ini agar para calon legislatif perempuan (caleg) dari Partai Demokrat
memahami peraturan Pemilu 2014 yang telah ditetapkan. Misalnya,
peraturan terkait kampanye yang dilakukan caleg atau peraturan terkait
pelaporan dana kampanye.
“Saya menginginkan agar seluruh kader
perempuan Partai Demokrat yang menjadi caleg mengetahui. mengikuti dan
mematuhi peraturan yang ada. Jangan sampai ada satu pun kader perempuan
Partai Demokrat yang melanggar aturan,” Andi Timo mengingatkan.
Dalam diskusi yang dipandu Firliana
Purwanti (dari Dept PPPA DPP-PD), Sigit Pamungkas menjelaskan tentang
persoalan kampanye dan penggunaan dananya.
Sigit mengingatkan, pemasangan umbul-umbul
kampanye hanya boleh dilakukan partai politik peserta Pemilu 2014. Para
caleg tidak boleh memasangnya karena umbul-umbul sesungguhnya dipasang
untuk menunjukkan identitas partai. Para caleg diperkenankan melakukan
hal lain yang tidak terkait dengan umbul-umbul.
Terkait pengelolaan dana kampanye Pemilu
2014, Sigit menyatakan, aturan diberlakukan karena publik menginginkan
pengelolaan dana kampanye yang transparan dan bertanggungjawab.
Terdapat sanksi pembatalan sebagai peserta
pemilu bila tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye. Sementara
bagi caleg, ada sanksi tidak akan ditetapkan sebagai calon anggota
DPR/DPRD terpilih, jika tidak menyampaikan laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk
KPU.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut
diikuti secara serius oleh para caleg perempuan Partai Demokrat,
pengurus Dept PPPA DPP-PD, serta kader perempuan Partai Demokrat.
(didik)